Punya rekan bisnis atau mitra yang tidak memenuhi kesepakatan dalam kontrak? Ini disebut wanprestasi, dan hukum Indonesia memberikan jalan keluar bagi pihak yang dirugikan. Artikel ini menjelaskan apa itu wanprestasi dan bagaimana cara mengajukan gugatannya.

Apa Itu Wanprestasi?

Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam kontrak. Dasar hukumnya Pasal 1243 KUHPerdata.

Ada 4 bentuk wanprestasi:

  1. 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi — sama sekali tidak memenuhi kewajiban
  2. 2. Melaksanakan tapi tidak sesuai — kewajiban dipenuhi tapi tidak sesuai kesepakatan
  3. 3. Terlambat memenuhi — kewajiban akhirnya dipenuhi, tapi melewati waktu yang disepakati
  4. 4. Melakukan yang dilarang dalam perjanjian

Unsur yang Harus Dibuktikan

Untuk menang dalam gugatan wanprestasi, Penggugat harus membuktikan:

Langkah Pertama: Somasi (Surat Peringatan)

Sebelum menggugat ke pengadilan, langkah yang umum dan disarankan adalah mengirim somasi — surat peringatan resmi yang menyatakan pihak lain telah wanprestasi dan meminta pemenuhan kewajiban dalam jangka waktu tertentu. Somasi ini penting karena:

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Gugatan

Proses Gugatan di Pengadilan Negeri

  1. 1. Pendaftaran gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang (umumnya domisili Tergugat)
  2. 2. Mediasi — wajib diupayakan lebih dulu sesuai PERMA No. 1/2016
  3. 3. Sidang pembacaan gugatan — jika mediasi gagal
  4. 4. Jawaban, replik, duplik — pihak-pihak saling menanggapi secara tertulis
  5. 5. Pembuktian — menghadirkan saksi dan bukti tertulis
  6. 6. Putusan — hakim memutus apakah Tergugat terbukti wanprestasi, dan besaran ganti rugi yang wajib dibayar

Apa yang Bisa Dituntut?

Selain pemenuhan kewajiban, Penggugat bisa menuntut:

Wanprestasi vs Perbuatan Melawan Hukum (PMH) — Jangan Sampai Tertukar

Ini sering membingungkan: wanprestasi hanya berlaku jika ada hubungan kontraktual (perjanjian) antara para pihak. Kalau kerugian terjadi tanpa ada hubungan kontrak — misalnya kelalaian yang merugikan pihak ketiga — itu ranahnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan dasar gugatan yang berbeda.

Menghadapi mitra bisnis atau rekan yang ingkar janji? Asrori Lawyer siap membantu dari penyusunan somasi, negosiasi penyelesaian, hingga pendampingan gugatan di pengadilan. Konsultasi via WhatsApp

Artikel ini bersifat edukasi umum dan tidak menggantikan konsultasi hukum langsung. Konsultasikan situasi spesifik Anda untuk arahan yang akurat.

← Kembali ke Berita & Artikel Hukum